Pidato Bersejarah KH Hasyim Asy’ari di Depan Presiden Soekarno, Masih Relevan Hingga Kini

nidaulquran.id-Rais Akbar Nahdlatul Ulama (NU) Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari pernah menyampaikan pidato bersejarah di hadapan Presiden Soekarno dalam Konferensi Para Alim Ulama se-Djawa dan Madoera yang digelar di Kediri pada 14–15 Mei 1947. Dalam pidato berjudul “Hak dan Kewajiban Kepala Negara terhadap Rakyat dan Hak dan Kewajiban Rakyat terhadap Kepala Negara”, pendiri Pesantren Tebuireng itu merumuskan pandangan mendalam tentang tanggung jawab pemimpin dan rakyat.

Seperti dilansir oleh nu.or.id, pidato KH Hasyim Asy’ari, yang kemudian dimuat dalam buku Peringatan Konperensi Para Alim Ulama Seluruh Djawa dan Madoera terbitan Kementerian Agama bagian Penjiaran dan Penerangan Yogyakarta, menjabarkan sedikitnya sebelas nasehat penting terkait peran pemimpin. Intinya, seorang kepala negara tidak hanya memegang kekuasaan, melainkan juga mengemban amanah moral dan spiritual demi kesejahteraan rakyatnya.

Sebelas nasehat untuk pemimpin tersebut adalah:

1. Kepala Negara harus bergiat dengan sungguh-sungguh menjaga agama Islam dan memelihara hak-hak rakyat serta ketenteraman jiwa dan harta bendanya.
2. Memenuhi segala perintah Tuhan dan menjauhi segala larangan-Nya, serta menghargai segala sifat agama dan kehormatannya.
3. Memerintah kepada segenap rakyatnya yang beragama Islam memenuhi perkara-perkara yang tersebut.
4. Menjalankan hukum-hukum Tuhan, seperti hukum menuduh, hukum zina, dan lain-lain, dengan dipukul, dipenjara, dan diasingkan.
5. Menjalankan perintah perang dengan menyuruh dan mengizinkan kepada rakyatnya untuk berperang pada jalan Allah.
6. Hendaknya ia pengasih lagi penyayang terhadap orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang sengsara, dan orang-orang yang teraniaya. Sebaliknya hendaknya bersikap keras terhadap orang-orang yang berbuat sewenang-wenang, orang-orang yang curang, dan orang-orang yang congkak.
7. Jangan sekali-sekali ia mengambil orang-orang yang menjadi perantara dia dengan rakyat kecuali orang-orang yang baik beragama dan lurus hati. Sesungguhnya Kepala Negara dengan orang-orang perantaraannya dan pegawai-pegawainya yang menghubungkan dia dengan rakyatnya, jika mereka baik dan lurus hati tentulah mereka akan menyampaikan segala pekerjaan dari dan kepadanya dengan tidak mengubah, menambah, atau mengurangi, tetapi jika mereka jahat dan khianat tentulah mereka akan menyampaikan sesuatu pekerjaan kepadanya menurut kehendak hawa nafsu mereka dan kemauan mereka yang jahat. Dengan demikian bercampur-aduklah urusan, kacaubalau-lah segala hal, sedang segala pekerjaan yang terjadi itu, baik ataupun buruk dari akibat perbuatan orang-orang itu dihubungkan orang dengan Kepala Negara dan menjadi beban tanggungannya. Oleh karena itu hendaklah Kepala Negara berhati-hati sekali dalam hal perantara-perantara yang tidak baik dan pegawai yang curang.
8. Hendaknya ia memperlihatkan kegemarannya pada kebaikan dan taat dalam menjalankan perintah-perintah Allah terhadap hamba-Nya, mencintai keadilan, membenci kezaliman, sehingga dengan demikian orang-orang yang dekatnya atau pegawainya akan berbuat pula seperti perbuatannya serta melahirkan perbuatan-perbuatan yang demikian untuk mengambil hatinya dan tentulah mereka akan selalu berusaha menyampaikan kepadanya hal-hal yang mereka tahu digemari oleh Kepala Negaranya.
9. Hendaknya ia melantik menteri yang berpikiran dalam lagi bijaksana dan berkehendak baik.
10. Hendaknya ia menjaga benar-benar dari perbuatan sewenang-wenang disebabkan perbuatan sedemikian itu adalah sebagai dasarnya keruntuhan dan pokoknya kerusakan, pun menjadi sebab kemusnahan.
11. Hendaknya ia selalu berkehendak baik terhadap rakyatnya dan mencurahkan kekuatannya dalam melindungi dan membelanja. Hendaknya ia giat mendatangkan kemanfaatan dan menghindarkan kesengsaraan rakyatnya baik dalam hal yang bersangkutan dengan agamanya maupun dengan hal yang bersangkutan dengan dunianya.

Gagasan KH Hasyim Asy’ari tersebut menjadi warisan intelektual penting yang hingga kini masih relevan dalam wacana kepemimpinan nasional. Ia menekankan adanya hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat: saling menghormati, saling menjaga, serta sama-sama menunaikan kewajiban demi terjaganya keadilan dan persatuan bangsa.