nidaulquran.id-Sejarah Indonesia tidak dapat dipisahkan dari doa, keringat, dan darah para ulama yang berdiri di garis depan perjuangan kemerdekaan. Kiai bukan sekadar pengajar di balik tembok pesantren, bukan sekadar penafsir ayat di atas mimbar. Mereka adalah pejuang yang memegang pedang sekaligus pena, yang memadukan cinta kepada Tuhan dengan cinta kepada tanah air menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Namun dalam banyak catatan resmi, peran mereka kerap dikecilkan—disisipkan sekadar sebagai pelengkap, pemberi restu, atau penyemangat moral semata. Padahal kenyataannya, tanpa keteguhan, pengorbanan, dan keberanian para ulama, kemerdekaan ini mungkin tak akan pernah lahir atau dapat dipertahankan.
Tulisan ini menyusun kembali jejak-jejak pengabdian itu, menelusuri bagaimana keyakinan beragama melahirkan semangat kebangsaan yang tangguh, dan bagaimana pengorbanan nyawa, kebebasan, serta kesejahteraan menjadi sumbangsih tulus para kiai bagi tegaknya negara yang merdeka dan berdaulat. Semua ini didasarkan pada catatan sejarah, penelitian akademik, dan kesaksian yang dapat dipertanggungjawabkan, sebagai penghormatan sekaligus pengingat akan warisan yang sering kali terlupakan.
Latar Sejarah: Iman yang Menjadi Perisai Tanah Air
Perlawanan terhadap penjajah di Nusantara tumbuh bukan hanya dari rasa sakit akibat penindasan, melainkan dari keyakinan bahwa ketidakadilan yang datang bersama kekuasaan asing adalah pelanggaran terhadap ajaran agama. Sejak kedatangan bangsa Portugis di Maluku pada abad ke-16, kemudian kedatangan Belanda melalui VOC, kolonialisme tidak sekadar merampas kekayaan alam—ia juga berusaha melemahkan kewibawaan pemuka agama dan nilai-nilai kepercayaan yang menjadi tumpuan hidup masyarakat. Wajar jika perlawanan yang paling awal, paling gigih, dan paling luas justru dipelopori oleh para ulama dan pemimpin yang berpegang teguh pada ajaran Islam.
Salah satu tokoh awal yang menyatukan kekuasaan politik, militer, dan semangat keagamaan adalah Sultan Agung dari Mataram. Dalam serangan terhadap pos Belanda di Batavia pada tahun 1628–1629, ia tidak hanya bergerak sebagai raja yang ingin memperluas kekuasaan, melainkan sebagai pemimpin yang memandang kehadiran kekuatan asing di bumi Nusantara sebagai ancaman bagi kehidupan beragama dan kemerdekaan rakyat. Di Sumatera Barat, Tuanku Imam Bonjol memimpin gerakan Padri yang pada awalnya bertujuan memurnikan praktik keagamaan, namun kemudian berkembang menjadi perlawanan nasional ketika Belanda mencampuri urusan dalam negeri dan mengancam kedaulatan daerah. Imam Bonjol bukan sekadar ulama yang mengajar di surau; ia panglima perang, pemikir sosial, dan pemimpin yang menyadari bahwa mempertahankan agama berarti juga mempertahankan tanah tempat agama itu diajarkan dan diamalkan. Seperti dicatat dalam penelitian Sartono Kartodirdjo, gerakan ini menjadi salah satu contoh awal bagaimana kesadaran keagamaan berubah menjadi kesadaran kebangsaan yang luas.
Demikian pula Pangeran Diponegoro, putra dari Sultan Hamengkubuwono III yang dikenal hidup sederhana, saleh, dan dekat dengan para ulama. Perang Jawa yang meletus tahun 1825 bukan sekadar perselisihan keluarga istana; ia dinyatakan sebagai jihad untuk membebaskan tanah air dari kekuasaan asing. Peter Carey, sejarawan yang mendalami peristiwa ini, mencatat bahwa perang tersebut menelan korban sekitar 200.000 jiwa—sebagian besar rakyat biasa yang ikut berjuang atas panggilan keyakinan dan kecintaan pada tanah air. Pengorbanan ini menunjukkan bahwa semangat yang membakar para pejuang bukanlah kepentingan pribadi, melainkan keyakinan bahwa tanah ini milik penghuninya, bukan milik mereka yang datang untuk merampok.
Dari sinilah lahir ciri khas nasionalisme di Nusantara: ia tumbuh subur dari akar keimanan, sehingga cinta tanah air bukan sekadar perasaan senasib, melainkan bagian dari kewajiban spiritual yang dijalani dengan tulus dan berani.
Ulama Sebagai Penggerak Perlawanan dan Pendiri Negara
A. KH. Hasyim Asy’ari dan Seruan Jihad Kemerdekaan
Nama KH. Hasyim Asy’ari, pendiri Nahdlatul Ulama, tidak hanya melekat pada pembaharuan kehidupan keagamaan, melainkan juga pada momen paling bersejarah dalam pertahanan kemerdekaan. Pada 22 Oktober 1945, tak lama setelah proklamasi, ia bersama para kiai sepuh mengeluarkan Resolusi Jihad—sebuah fatwa yang menyatakan bahwa mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman penjajahan kembali adalah kewajiban setiap muslim, hukumnya fardhu ‘ain, yang tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Seruan ini menjadi pemicu semangat yang melahirkan pertempuran heroik di Surabaya pada 10 November 1945, di mana ribuan rakyat biasa, banyak di antaranya santri, maju ke medan perang dengan keyakinan bahwa mereka membela kebenaran sekaligus tanah kelahiran.
Greg Fealy dan Robin Bush dalam kajian mereka menjelaskan bahwa fatwa ini bukanlah seruan yang muncul secara tiba-tiba atau tanpa dasar; ia disusun dengan pemahaman mendalam tentang prinsip syariat maupun situasi politik dunia pasca-Perang Dunia II. Para pejuang yang berangkat ke medan tempur tidak menganggap diri mereka sekadar prajurit negara, melainkan mujahid yang berjuang di jalan kebenaran. Inilah kekuatan yang membuat pertahanan di Surabaya begitu tangguh dan meninggalkan jejak abadi dalam sejarah perjuangan bangsa.
B. KH. Zainul Arifin: Ulama di Barisan Pertahanan dan Pemerintahan
KH. Zainul Arifin dikenal sebagai salah satu pendiri dan pemimpin Laskar Hizbullah, pasukan pertahanan yang beranggotakan para santri dan pemuda yang dididik dengan semangat keagamaan sekaligus kebangsaan. Pasukan ini dibentuk pada masa pendudukan Jepang dan kemudian menjadi salah satu kekuatan utama yang membela kemerdekaan saat Belanda berusaha kembali berkuasa. Dalam catatan militer, Hizbullah dikenal memiliki kedisiplinan tinggi dan keberanian yang luar biasa di garis depan.
Namun peran Zainul Arifin tidak berhenti di medan perang. Ia juga dipercaya menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia, membuktikan bahwa ulama bukan hanya pemimpin di masjid atau pesantren, melainkan juga negarawan yang mampu memikirkan kepentingan seluruh bangsa, merencanakan kebijakan, dan menjaga keutuhan negara di tengah situasi yang penuh ancaman dan ketidakpastian.
C. KH. Wahid Hasyim: Menjembatani Iman dan Negara Kebangsaan
Putra dari KH. Hasyim Asy’ari, KH. Wahid Hasyim, memainkan peran penting dalam perumusan dasar negara Indonesia. Sebagai anggota BPUPKI dan PPKI, ia terlibat dalam perdebatan yang menentukan bentuk negara yang akan kita tempati hari ini. Meski tumbuh di lingkungan pesantren yang taat beragama dan hafal Al-Qur’an, Wahid Hasyim tidak menginginkan negara yang didasarkan pada satu kelompok atau agama semata. Ia justru memperjuangkan negara kebangsaan yang mengakui keberagaman, tempat semua warga negara hidup setara, tanpa dibedakan atas keyakinan atau asal-usul.
Seperti dikemukakan oleh sejarawan Azyumardi Azra, sikap ini merupakan bentuk ijtihad kebangsaan yang sangat berharga. Wahid Hasyim sadar bahwa Indonesia terdiri dari beragam suku, budaya, dan agama, dan tegaknya negara ini harus dibangun di atas dasar kebersamaan dan keadilan bagi semua, bukan atas dominasi satu golongan saja. Pandangan ini menjadi fondasi bagi Indonesia yang majemuk dan tetap bersatu hingga hari ini.
Pesantren: Sekaligus Sekolah, Benteng, dan Pusat Perjuangan
Selama ini pesantren dikenal sebagai lembaga pendidikan agama yang mengajarkan Al-Qur’an, tafsir, dan fikih. Namun dalam sejarah perjuangan kemerdekaan, pesantren memainkan peran yang jauh lebih luas: menjadi pusat penyebaran semangat kebangsaan, tempat pelatihan kesiapan fisik dan mental, serta basis logistik yang menyuplai kebutuhan para pejuang.
Banyak pesantren ternama—seperti Tebuireng di Jombang, Lirboyo di Kediri, Buntet di Cirebon, Gontor di Ponorogo, Al-Khairaat di Palu, dan Assyafi’iyah di Jakarta—menjadi tempat di mana pemikiran kemerdekaan tumbuh dan disebarkan ke seluruh penjuru negeri. Penelitian Lukman Hakim yang dimuat dalam jurnal Studia Islamika pada tahun 2016 mengungkapkan bahwa di banyak tempat, pesantren diam-diam melatih santri untuk bertempur, menyembunyikan senjata, menampung pengungsi, serta mengirimkan makanan dan kebutuhan lain kepada pasukan yang sedang berjuang. Hubungan yang erat antara kiai dan santri menciptakan ikatan kepercayaan yang kuat, sehingga instruksi untuk berbakti dan membela tanah air dapat tersampaikan dengan cepat dan dilaksanakan dengan tulus, tanpa perlu birokrasi yang berbelit-belit.
Pengorbanan yang Tak Bersuara: Dari Penjara Hingga Syahid
Ratusan kiai dan ulama membuktikan kesetiaan mereka dengan pengorbanan yang paling mahal: kebebasan, kesehatan, bahkan nyawa sendiri. Mereka ditangkap, dipenjara, disiksa, dan dihukum mati—bukan karena kejahatan, melainkan karena mereka berani menyuarakan kebenaran dan membela kemerdekaan.
KH. Zaenal Mustafa dari Tasikmalaya memimpin perlawanan terhadap pendudukan Jepang dan akhirnya dijatuhi hukuman mati pada tahun 1944. KH. Asnawi dari Kudus berulang kali dipenjara oleh Belanda karena aktivitas dakwah dan perjuangannya yang tidak kenal lelah. KH. Mas Mansur, tokoh penting Muhammadiyah, wafat dalam penjara Jepang setelah menderita sakit akibat perlakuan yang keras, karena ia tak berhenti mengajak rakyat untuk mencintai tanah air dan tidak tunduk pada kekuasaan asing.
Mereka semua tidak pernah bertanya, “Apa yang akan saya dapatkan?” Bagi mereka, cukup bahwa tanah ini bebas, rakyatnya hidup bermartabat, dan keadilan ditegakkan. Itulah pengorbanan yang sejati—memberi tanpa mengharap kembali.
Ketika Sejarah Melupakan: Mengapa Peran Mereka Harus Dikembalikan?
Dalam buku-buku pelajaran sejarah yang digunakan selama puluhan tahun, nama-nama kiai ini sering hanya disebut sekilas, jika tidak dilupakan sama sekali. Tokoh-tokoh pemimpin negara diberi panggung yang luas, sementara para ulama direduksi menjadi sekadar pemberi dukungan moral. Padahal laporan rahasia pemerintah kolonial Belanda tahun 1948 mencatat bahwa sekitar 38% pejuang gerilya pada masa pertahanan kemerdekaan adalah lulusan atau mantan santri pesantren. Angka ini menunjukkan betapa besar sumbangsih mereka, namun pengakuan yang setara belum sepenuhnya diberikan.
Para sejarawan seperti Taufik Abdullah dan Ahmad Baso telah lama mengingatkan perlunya menyusun kembali narasi sejarah nasional agar lebih adil dan lengkap. Para ulama bukan sekadar penolong di sela-sela perjuangan; mereka adalah pendiri bangsa yang sesungguhnya, yang berperan merumuskan, membela, dan mengisi kemerdekaan ini dengan nilai-nilai luhur.
Meneladani Semangat di Masa Kini
Pengorbanan fisik di medan perang mungkin sudah berlalu, namun tugas yang diwariskan tetap ada. Tantangan hari ini bukan lagi penjajahan bersenjata, melainkan hilangnya arah, merosotnya moral, serta ketimpangan yang menggerus keadilan sosial. Di sinilah peran ulama kembali menjadi penting—sebagai penjaga nurani bangsa, pengingat akan kebenaran, dan jembatan yang menyatukan warga negara dalam keberagaman.
Tokoh-tokoh seperti KH. Sahal Mahfudh, KH. Mustofa Bisri, dan KH. Ahmad Syafii Maarif telah mencontohkan bagaimana ulama masa kini tetap berdiri tegak: mengajarkan keimanan yang mendalam sekaligus kepedulian yang nyata terhadap nasib bangsa. Mereka mengingatkan bahwa menjadi pewaris para nabi berarti juga menjadi pelindung nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan di tanah tempat kita tinggal.
Penutup: Mengenang, Melanjutkan, Mewujudkan
Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Demikian pesan yang ditinggalkan KH. Hasyim Asy’ari. Bagi para ulama pejuang, kalimat itu bukan sekadar ucapan di atas kertas, melainkan janji yang ditepati dengan darah dan air mata. Mereka tidak meminta patung atau pujian; mereka hanya ingin melihat tanah ini merdeka, adil, dan sejahtera.
Tugas kita hari ini bukan sekadar mengenang jasa mereka, melainkan melanjutkan apa yang telah mereka perjuangkan: membangun pendidikan yang memanusiakan, menegakkan keadilan tanpa pandang bulu, dan menjaga kerukunan di tengah perbedaan. Itulah cara paling tulus untuk menghormati jejak darah yang telah mereka tumpahkan demi Indonesia.
Daftar Referensi
- Carey, Peter. The Power of Prophecy: Prince Dipanagara and the Making of an Early Modern Indonesia, 1785–1855. Leiden: KITLV Press, 2007.
- Fealy, Greg & Bush, Robin. Political Islam in Post-Soeharto Indonesia. Washington DC: East-West Center, 2008.
- Kartodirdjo, Sartono. Pemberontakan Petani Banten 1888. Jakarta: Pustaka Jaya, 1984.
- Azra, Azyumardi. Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru. Jakarta: Kencana, 2012.
- Hakim, Lukman. “Pesantren dan Perjuangan Kebangsaan: Peran Lembaga Pendidikan Islam dalam Pergerakan Kemerdekaan Indonesia.” Studia Islamika Vol. 23, No. 1 (2016): 45–72.
- Abdullah, Taufik. Sejarah dan Masalah Kebangsaan Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Baso, Ahmad. Islam dan Kebangsaan: Pergolakan Pemikiran Islam di Indonesia. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018.
- Laporan Administrasi Kolonial Belanda, “De Strijd in Indonesië: Overzicht van de Verzetbewegingen 1945–1948,” Arsip Nasional Republik Indonesia, 1948.
- Departemen Agama RI. Sejarah Perjuangan Ulama di Indonesia. Jakarta: Proyek Pengembangan Pendidikan Islam, 1985.
