nidaulquran.id-Sebuah laporan terbaru yang diajukan ke Dewan HAM PBB oleh Pelapor Khusus PBB untuk Palestina, Francesca Albanese, menggemparkan arena diplomasi internasional. Laporan berjudul From Economy of Occupation to Economy of Genocide tersebut tidak hanya mengecam keras keterlibatan korporasi dalam konflik Palestina-Israel, tetapi juga menuduh mereka berkontribusi langsung terhadap kejahatan apartheid dan genosida yang terjadi di Gaza.
Albanese, berdasarkan lebih dari 200 dokumen dan basis data yang mencakup hampir 1.000 perusahaan, memaparkan bagaimana sektor-sektor seperti persenjataan, teknologi, logistik, hingga akademisi telah berubah menjadi pilar ekonomi kolonial pemukim yang kini, menurutnya, beroperasi sebagai mesin genosida. Ia menyoroti bahwa sejak Oktober 2023, keterlibatan korporasi dalam agresi Israel telah melampaui batas: bukan lagi bersifat pasif, tapi menjadi kontributor aktif terhadap kejahatan kemanusiaan.
Mengutip dari palestinechronicle.com, salah satu temuan paling mengkhawatirkan adalah peran perusahaan senjata seperti Elbit Systems dan Israel Aerospace Industries, yang disebut menyediakan drone, sistem penargetan, dan bom yang digunakan dalam pengeboman Gaza. Laporan itu mencatat bahwa sekitar 85.000 ton bahan peledak telah dijatuhkan sejak perang dimulai. Selain itu, perusahaan global seperti Lockheed Martin, Microsoft, Amazon, IBM, hingga Maersk juga dituding mendukung infrastruktur militer dan pengawasan digital Israel.
Albanese juga mengungkap bagaimana teknologi pengawasan seperti Project Nimbus—kolaborasi antara Microsoft dan Amazon senilai USD 1,2 miliar—digunakan untuk memperkuat kapasitas Kementerian Pertahanan Israel. Teknologi tersebut, menurutnya, telah mengotomatisasi represi terhadap warga Palestina, menjadikan wilayah pendudukan sebagai “laboratorium militer” bagi uji coba teknologi yang kemudian dipasarkan secara global.
Di bagian akhir laporannya, Albanese menyerukan tanggung jawab hukum dan moral kepada korporasi agar segera menarik keterlibatan mereka dari sistem ekonomi dan militer Israel. Negara-negara juga diminta mencegah keterlibatan perusahaan domestik mereka dalam aktivitas yang melanggar hukum internasional. Ia menegaskan bahwa terus terlibat secara sadar dalam jejaring ini berpotensi menjadikan perusahaan-perusahaan tersebut sebagai pelaku pendukung genosida, kejahatan apartheid, dan pelanggaran hak penentuan nasib sendiri bangsa Palestina.
Namun, laporan ini memicu reaksi keras dari Amerika Serikat. Dalam pernyataan resminya, Misi AS untuk PBB menuduh Albanese melakukan antisemitisme, mendukung terorisme, dan menyebarkan “perang ekonomi global” terhadap perusahaan-perusahaan dunia. Washington bahkan menyerukan agar Sekjen PBB António Guterres segera memecatnya dan mengancam akan mengambil langkah-langkah tegas jika permintaan ini diabaikan.
Meski tekanan politik menguat, laporan Albanese menegaskan satu kesimpulan penting: pemutusan jejaring ekonomi global yang menopang pendudukan dan kekerasan sistematis terhadap Palestina bukan hanya soal etika, tapi merupakan kewajiban hukum internasional. Dunia kini ditantang untuk memilih: tetap diam dalam kenyamanan atau bertindak dalam keadilan.
