nidaulquran.id-Wacana pembangunan kembali Jalur Gaza kembali mencuat ke permukaan. Kali ini lewat proyek ambisius bernama Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian, yang diinisiasi mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersama menantunya, Jared Kushner. Proyek ini digadang-gadang akan mengubah Gaza menjadi kawasan modern dengan kemegahan setara Singapura, lengkap dengan pelabuhan supercanggih dan bandara internasional.
Namun, di balik janji kemakmuran itu, tersimpan persoalan politik dan keamanan yang memicu perdebatan luas di tingkat global, termasuk di Indonesia.
Janji “Model Singapura” dan Harga yang Harus Dibayar
Proyek yang banyak dikomandoi Jared Kushner, seorang investor properti ternama, dinilai jauh dari sekadar misi kemanusiaan. Aktivis kemanusiaan Muhammad Husein Gaza menilai BoP lebih tepat dibaca sebagai proyek politik dan keamanan. Menurutnya, gagasan serupa sebenarnya sudah muncul sejak 2018.
Inti tawarannya sederhana namun kontroversial: kesejahteraan ekonomi besar-besaran bagi warga Gaza dengan syarat mereka harus melucuti senjata dan menghentikan perlawanan terhadap Israel.
Bagi warga Gaza, tawaran itu bukan solusi. Mereka menilai kehormatan, kedaulatan, dan hak atas tanah sendiri jauh lebih berharga daripada gedung pencakar langit. Yang mereka tuntut adalah hak menentukan nasib sendiri, bukan sekadar hidup mapan menurut standar Barat.
Indonesia di Tengah Sorotan
Keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace ikut menuai polemik. Pemerintah dikabarkan harus menyetor dana sekitar 1 miliar dolar AS atau setara 17 triliun rupiah sebagai bagian dari partisipasi. Angka ini memunculkan kekhawatiran serius, terutama soal potensi normalisasi hubungan secara terselubung dengan Israel.
Pasalnya, Indonesia dan Israel kini berada dalam satu forum koordinasi yang sama. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal mengingatkan adanya “empat lampu kuning” bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu kekhawatiran utama adalah BoP dinilai lebih menyerupai proyek personal Donald Trump, tanpa legitimasi kuat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Penolakan dari Eropa dan Catatan Kegagalan Lama
Keraguan terhadap Board of Peace tidak hanya datang dari negara berkembang. Sejumlah negara Eropa juga bersikap tegas. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menolak bergabung karena dewan tersebut berada di luar kerangka PBB dan tidak melibatkan perwakilan Palestina dalam struktur pengawasannya.
Prancis mengambil sikap serupa. Menteri Luar Negeri Jean-Noël Barrot menyoroti besarnya kewenangan Trump dalam dewan tersebut, termasuk hak veto yang bisa membatalkan keputusan mayoritas anggota.
Secara historis, inisiatif perdamaian yang dimotori Amerika Serikat kerap menuai hasil sebaliknya. Pizaro Gozali Idrus, dalam opininya di Gaza Media, mengingatkan kegagalan Perjanjian Oslo 1993 dan Abraham Accords 2020. Alih-alih membawa perdamaian, dua kesepakatan itu justru diikuti perluasan pemukiman ilegal dan eskalasi agresi militer Israel.
Jika sejarah dijadikan cermin, maka sikap skeptis atas BoP bukanlah bentuk pesimisme, melainkan kewaspadaan agar upaya yang mengatasnamakan perdamaian tidak kembali berujung pada legitimasi atas ketidakadilan yang terus berlangsung.
Pizaro menegaskan bahwa tanpa keberanian menghadapi ketidakadilan struktural dan tanpa sikap tegas terhadap pendudukan, berbagai forum perdamaian berisiko berhenti sebagai panggung retorika belaka.
Realitas di Israel: Penolakan Terbuka Netanyahu
Hambatan terbesar Board of Peace justru datang dari dalam Israel sendiri. Pada akhir Januari, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu secara terbuka menyatakan tidak akan pernah ada negara Palestina yang merdeka. Ia bahkan mengaku bangga telah menggagalkan upaya pembentukan negara Palestina selama ini.
Tak lama setelah penandatanganan BoP, Israel kembali melancarkan serangan udara ke Gaza yang menewaskan warga sipil. Peristiwa ini memperlihatkan absennya mekanisme sanksi yang tegas dalam dewan tersebut terhadap pelanggaran gencatan senjata.
Jalan Strategis bagi Indonesia
Menurut Muhammad Husein Gaza dan Ustaz Amar Risalah, muncul penekanan agar Indonesia memiliki opsi keluar dari Board of Peace. Langkah ini dinilai penting agar Indonesia tidak terjebak dalam kepentingan pihak tertentu.
Masyarakat sipil pun mendesak Presiden Prabowo Subianto tetap berpegang pada amanat konstitusi, yakni menolak segala bentuk normalisasi selama Palestina belum merdeka sepenuhnya.
Husein Gaza juga mengingatkan agar pemerintah tidak berjalan sendiri. Keterlibatan unsur masyarakat sipil dalam perundingan dianggap krusial untuk mencegah kesalahan strategis yang dapat merusak persatuan nasional dalam isu Palestina.
Pesan akhirnya jelas: publik diharapkan tidak berhenti pada reaksi emosional, melainkan mulai bergerak secara strategis dan konsisten dalam mengawal perjuangan kemerdekaan Palestina.
