nidaulquran.id-Pada Selasa, 26 Agustus 2025, bertempat di Jakarta, telah diluncurkan buku berjudul lengkap “Islam ala Prabowo: Cara Prabowo Subianto Mengamalkan Ajaran Islam”. Buku ini diinisiasi oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Iskandar, ditulis oleh Abdur Rahim Hasan, Rikal Dikri, dan Mush’ab Muqoddas, diterbitkan oleh Atmosphere Publishing House dengan ketebalan sekitar 368 halaman. Peluncuran dilakukan oleh jajaran pimpinan MUI bersama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam acara pembukaan Rapat Koordinasi Nasional BAZNAS.
Secara resmi, buku ini dikatakan menghimpun pandangan sejumlah tokoh agama, akademisi, dan pejabat publik mengenai sisi keislaman Presiden Prabowo Subianto. Namun peristiwa ini memicu pertanyaan mendasar yang telah menggema sepanjang sejarah peradaban Islam: apakah para ulama dan tokoh yang namanya tercantum di dalamnya menjalankan tugas mereka sebagai pembimbing dan pengayom umat, atau justru merendahkan martabat agama demi membalas kue jabatan yang diterima dari penguasa?
Esai ini mencoba merenungkan pertanyaan tersebut dengan merujuk pada data yang tersedia, prinsip-prinsip syariat, serta hikmah yang diturunkan oleh para ulama sepanjang sejarah Islam.
Identitas Buku dan Keterkaitannya dengan Lingkaran Kekuasaan
Buku “Islam ala Prabowo” bukanlah karya tunggal, melainkan bunga rampai yang mencantumkan nama-nama sejumlah tokoh besar sebagai kontributor. Di antaranya tercantum nama Ketua MPR Ahmad Muzani yang menulis prolog, serta nama-nama seperti Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, Prof. Dr. KH Noor Achmad, Prof. Dr. Muhadjir Effendy, dan lainnya.
Namun yang menjadi sorotan tajam adalah kenyataan bahwa sebagian besar nama-nama tersebut adalah tokoh yang saat ini memegang jabatan negara atau baru saja menerima amanah dari Presiden Prabowo.
Lebih mengkhawatirkan lagi muncul laporan bahwa beberapa tokoh yang namanya tercantum sebagai kontributor justru mengaku tidak pernah menyumbangkan tulisan apa pun untuk buku tersebut. Misalnya, nama Gus Kautsar dan TGB dicantumkan tanpa sepengetahuan dan persetujuan yang bersangkutan.
Mereka mempersoalkan pencantuman namanya seolah-olah ikut memuji, padahal tidak pernah menulis atau menyetujui satu baris pun atas nama mereka. Hal ini memperkuat dugaan bahwa buku ini lebih merupakan pernyataan kesetiaan politik yang dibungkus bahasa agama, daripada kajian ilmiah yang objektif dan bertanggung jawab.
Tugas Sejati Ulama: Mengayomi, Mengingatkan, Bukan Memuji-Muji
Dalam pandangan Islam, posisi ulama bukanlah pelayan kekuasaan, melainkan pewaris misi kenabian. Rasulullah ﷺ bersabda bahwa ulama adalah pewaris para nabi. Pewarisan ini bukan pewaris simbol atau gelar, melainkan pewarisan tugas yaitu menegakkan kebenaran, meluruskan penyimpangan, mengoreksi kezaliman, dan membimbing umat menuju ridha Allah. Tugas utama ulama adalah mengayomi umat dengan ilmu dan nasihat, bukan menjadi stempel penguasa.
Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam kitabnya Ihya Ulumiddin bahwa tugas ulama berhadapan dengan penguasa adalah membimbingnya ke jalan kemaslahatan, menjauhkannya dari cara-cara zalim, memberikan peringatan atas tindakan nekat, dan menunjukkan jalan yang sesuai syariat. Ulama wajib menyampaikan kebenaran kepada penguasa, bukan sebaliknya menyampaikan keinginan penguasa seolah-olah itu adalah kebenaran.
Rasulullah ﷺ telah memperingatkan dengan sangat tegas bahwa seburuk-buruk umatku adalah para ulama yang suka mendatangi para penguasa, sebaliknya sebaik-baik para penguasa adalah mereka yang suka mendatangi kaum ulama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Ajluni dalam kitab Kasyful Khafa’ Juz 2 halaman 4627 serta oleh Imam al-Dailami dalam al-Musnad al-Firdaus Juz 1 halaman 155.
Maksud hadis ini bukan melarang ulama berinteraksi dengan penguasa, melarangnya mendatangi penguasa demi harta, jabatan, atau kedudukan sehingga kehilangan keberanian menyampaikan kebenaran. Ulama yang mendatangi penguasa untuk menasihati dan mengingatkan tidak termasuk golongan yang dicela, namun ulama yang mendatangi penguasa untuk memuji-muji demi balas jasa duniawi justru masuk dalam peringatan keras ini.
Dua Golongan Ulama: Ulama Haq dan Ulama Su’
Para ulama sejak masa lalu telah membagi kelompok ulama menjadi dua golongan yang sangat berbeda sifat dan tujuannya.
Pertama adalah Ulama Haq atau Ulama Rabbani. Mereka adalah ulama yang berpegang pada prinsip bahwa benar itu benar meskipun pahit dan salah itu salah meskipun menguntungkan. Ilmu mereka menjadi kompas yang menunjuk kepada Allah, bukan kepada penguasa. Mereka menjaga jarak dari istana agar tetap dapat menyampaikan kebenaran tanpa takut kehilangan jabatan atau gaji.
Allah berfirman dalam Surah Fathir ayat 28 bahwa sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-Nya adalah para ulama. Inilah ciri utama Ulama Haq yaitu semakin berilmu seseorang, semakin takut kepada Allah dan bukan semakin takut kepada manusia.
Kedua adalah Ulama Su’ atau Ulama Penjilat. Mereka adalah ulama yang menjadikan ilmu sebagai alat untuk mendapatkan kedudukan, harta, atau jabatan dari penguasa. Mereka memuji penguasa melebihi kadar kebenaran, membenarkan segala tindakannya, dan diam atas kesalahannya.
Al-Qur’an telah memperingatkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 79 bahwa celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka lalu berkata ini dari Allah untuk memperoleh keuntungan yang sedikit. Ayat ini menjadi cermin tajam bagi siapa saja yang menggunakan nama agama untuk membenarkan penguasa demi imbalan duniawi.
Rasulullah ﷺ memperingatkan bahwa kerusakan umatku adalah oleh ulama yang jahat dan orang bodoh yang beribadah serta seburuk-buruknya kejahatan adalah kejahatan ulama, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa keburukan ulama su’ lebih berbahaya daripada keburukan setan, karena melalui merekalah setan mampu menanggalkan agama dari hati kaum mukmin.
Politik Balas Budi dan Jabatan sebagai Hadiah
Fenomena yang tercermin dalam buku “Islam ala Prabowo” tampaknya tidak lepas dari apa yang disebut dalam kajian keislaman sebagai politik balas budi, yaitu keadaan di mana penguasa memberikan jabatan sebagai hadiah kepada mereka yang telah berjasa mendukungnya, dan penerima jabatan merasa wajib membalasnya dengan kesetiaan buta termasuk memuji-muji penguasa dalam urusan agama sekalipun.
Syariat Islam secara tegas melarang praktik ini. Imam Al-Qulyubi menyatakan dalam kitabnya bahwa haram bagi pemimpin mengangkat seseorang yang bukan ahlinya padahal ada orang yang ahli, dan haram pula bagi orang yang tidak ahli itu menerima jabatan tersebut sehingga pengangkatannya juga tidak sah. Artinya memberikan jabatan sebagai balas jasa adalah haram, dan menerimanya pun haram.
Jika seseorang menerima jabatan karena dukungan politik lalu membalasnya dengan memuji-muji penguasa tanpa melihat kebenaran, maka ia telah menukar ayat Allah dengan harga yang sedikit.
Kini kita melihat fenomena yang sangat nyata yaitu para tokoh yang namanya tercantum dalam buku ini sebagian besar adalah mereka yang menerima jabatan dari Presiden Prabowo, lalu nama mereka dicantumkan memuji keislaman Presiden tersebut.
Di manakah letak objektivitasnya? Bagaimana mungkin seseorang dapat menilai keislaman seorang pemimpin secara jujur jika ia sendiri memegang jabatan pemberian orang yang dinilainya? Bukankah ini persis seperti hakim yang sekaligus menjadi pihak yang dihakimi?
Islam ala Prabowo: Antara Penghormatan dan Penjualan Agama
Judul buku itu sendiri mengundang pertanyaan mendasar yaitu mengapa harus Islam ala Prabowo? Apakah Islam memiliki mazhab baru bernama Mazhab Prabowo? Atau maksudnya adalah begini cara kita melihat Islam sejauh yang disukai dan disetujui oleh Prabowo?
Anwar Abbas, tokoh Muhammadiyah, bahkan menyebut judul tersebut berpotensi memecah belah umat karena seolah-olah ada versi Islam milik perorangan yang disandingkan dengan Islam itu sendiri.
Penjelasan bahwa buku ini tidak bermaksud menciptakan mazhab baru tampaknya tidak memuaskan banyak pihak. Sebab yang dibahas bukanlah kebijakan ekonomi atau pertahanan yang bisa dinilai dari berbagai sudut pandang, melainkan cara mengamalkan Islam. Dan urusan mengamalkan Islam adalah urusan yang harus dirujuk kepada Al-Qur’an dan Sunnah, bukan kepada gaya kepemimpinan seseorang sekalipun ia seorang Presiden.
Lebih ironis lagi ketika diketahui bahwa buku ini tidak menghadirkan suara langsung dari Prabowo Subianto sendiri. Tidak ada catatan pribadi tentang praktik ibadahnya dari dirinya. Seluruh narasi dibangun dari pandangan pihak lain yang sebagian besar adalah mereka yang menerima jabatan darinya.
Dengan kata lain orang yang diberi kue jabatan lalu menulis betapa salehnya orang yang memberi kue itu. Apakah ini kajian ilmiah, atau sekadar ucapan terima kasih yang dibungkus dengan bahasa agama?
Sikap yang Seharusnya Diambil Ulama
Sejarah Islam mencatat ribuan teladan tentang bagaimana ulama seharusnya bersikap kepada penguasa. Ketika penguasa melakukan kebaikan, ulama boleh mendoakan dan memberi semangat. Namun ketika penguasa melakukan kesalahan, ulama wajib mengingatkan dengan jujur meskipun pahit, meskipun berisiko kehilangan kedudukan, meskipun dicemooh dan diancam.
Rasulullah ﷺ bersabda bahwa siapa yang mendatangi pintu-pintu penguasa niscaya terkena fitnah, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam An-Nasa’i, dan Imam Ahmad serta disahihkan oleh para ulama. Beliau juga bersabda bahwa ulama adalah kepercayaan para rasul selama mereka tidak bergaul dengan penguasa dan tidak asyik dengan dunia, dan jika mereka bergaul dengan penguasa serta asyik dengan dunia maka mereka telah mengkhianati para Rasul, diriwayatkan oleh Al-Hakim.
Imam Al-Ghazali menasihati bahwa menjauhi penguasa adalah jalan paling selamat. Jika terpaksa berhadapan, maka wajib menyampaikan kebenaran tanpa menyanjung dan tanpa takut. Siapa yang memuji penguasa atas kezalimannya, maka ia telah mencelakakan dirinya dan seluruh umat.
Maka pertanyaan sederhana namun tajam yang harus kita tanyakan kepada setiap tokoh yang namanya tercantum dalam buku ini adalah jika esok hari jabatan Anda dicabut, apakah tulisan atau nama Anda yang tercantum di dalam buku itu akan tetap sama persis? Jika jawabannya tidak, maka itu bukanlah ilmu melainkan upeti yang dibayar dengan pujian.
Penutup
Peluncuran buku “Islam ala Prabowo” oleh MUI dan BAZNAS adalah sebuah peristiwa yang sekaligus menjadi ujian bagi kesadaran umat. Di satu sisi, buku ini menghimpun nama-nama tokoh yang dihormati masyarakat. Di sisi lain, pola keterlibatannya yang diinisiasi oleh pejabat tinggi negara, ditulis atau namanya dicantumkan oleh lingkaran terdekat kekuasaan, dan berisi pujian terhadap pribadi Presiden dalam urusan agama menimbulkan kecurigaan yang sangat beralasan bahwa buku ini lebih merupakan pernyataan kesetiaan politik yang dibungkus bahasa agama, daripada kajian objektif yang berlandaskan kebenaran.
Pertanyaan terbesar yang menggantung kemudian adalah kesetiaan kepada siapa yang lebih utama yaitu kepada penguasa yang memberi jabatan, atau kepada Allah Yang Maha Mengetahui isi hati?
Kita tidak boleh melupakan pesan abadi para ulama bahwa rusaknya penguasa bermula dari rusaknya para ulama. Jika para ulama mulai menjual pujian mereka sebagai balasan atas jabatan yang diterima, jika agama dijadikan alat untuk membenarkan penguasa dan bukan sebagai pengingat bagi penguasa, maka jangan heran jika kezaliman semakin merajalela. Sebab ketika ulama diam dan memuji, penguasa akan merasa selalu benar.
Sebagai penutup, marilah kita merenungkan nasihat para leluhur bahwa ulama adalah pewaris para nabi dan seorang pewaris tidak menjual warisannya demi dunia. Tugas ulama adalah mengayomi umat, mengingatkan penguasa, dan berkata benar kepada siapa pun termasuk kepada penguasa, dan bukan mereka yang berkata sesuai keinginan penguasa demi sebuah jabatan.
Semoga peristiwa ini justru menyadarkan kita bahwa ulama sejati adalah mereka yang berani berkata benar meskipun pahit, dan bukan mereka yang memuji-muji demi sepotong kue jabatan.
