nidaulquran.id-Persidangan Majelis Ilmuwan Nusantara (MIN) ke-3 yang berlangsung pada 12–13 November 2025 di Kompleks Seri Putra, Kangar, menandai penguatan diplomasi dakwah regional melalui pendekatan baru yang lebih responsif terhadap dinamika masyarakat majemuk. Forum dua hari yang dibuka secara resmi oleh DYTM Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalullail ini menunjukkan bagaimana Perlis semakin meneguhkan posisinya sebagai pusat penghubung sarjana Islam dari kawasan Nusantara dan Afrika.
Dilansir dari website muftiperlis.gov.my, berbeda dari penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya, MIN 2025 memperluas jangkauan intelektualnya dengan melibatkan delegasi dari Etiopia, Namibia, Rwanda, dan Kenya, sehingga pembahasan dakwah menjadi lebih global dan lintas benua.
Fokus pada Diplomasi Dakwah di Era Digital
Dalam pidato pembukaan, Raja Muda Perlis menekankan perlunya komunikasi dakwah dua arah yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Beliau menegaskan bahwa dakwah masa kini tidak lagi cukup disampaikan secara satu arah, melainkan harus memanfaatkan ruang digital, media sosial, dan berbagai platform komunikasi modern agar pesan Islam tersampaikan secara efektif dan beradab.
Turut hadir dalam acara tersebut Mufti Negeri Perlis, Prof. Dato’ Dr. Mohd Asri Zainul Abidin, bersama jajaran pejabat agama negara bagian seperti Exco Urusan Agama Islam, Ketua Eksekutif MAIPs, dan Direktur JAIPs.
Tujuh Resolusi: Kerangka Kerja Sama Dakwah Nusantara–Afrika
Sepanjang persidangan, para ulama dan sarjana dari Malaysia, Indonesia, Thailand, Singapura, Kamboja, serta perwakilan Afrika mendalami berbagai batasan, peluang, dan tantangan dakwah lintas negara. Hasilnya, forum merumuskan tujuh resolusi utama yang mencakup:
- diplomasi dakwah berlandaskan prinsip syariat,
- pedoman kerja sama lintas mazhab dan agama,
- hubungan strategis dengan pemerintah,
- manajemen perbedaan aliran,
- etika keilmuan dalam penyebaran pengetahuan,
- serta pemanfaatan peluang kontemporer untuk memperkuat jaringan dakwah global.
Resolusi tersebut menegaskan prinsip ḥaqq al-ta‘āyush, yaitu hak untuk hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat majemuk, sebagai dasar penting dalam kerja sama kemanusiaan antara Muslim dan non-Muslim. Pendekatan ini sejalan dengan ranah muamalah, yang bersifat fleksibel tanpa menyentuh aspek akidah.
Baca juga:
Konferensi Hadis PERSIS 2025, Jembatan Antara Tradisi Keilmuan dan Inovasi Digital
Bangkitnya Generasi Natsir Muda: Menyalakan Kembali Api Intelektual dan Dakwah
Hifzhul Bī’ah: Saat Islam Menambahkan Satu Prinsip Baru untuk Selamatkan Dunia
Dalam pernyataan resminya, Jabatan Mufti Negeri Perlis menegaskan bahwa persidangan ini semakin memperkuat peran Perlis sebagai pusat keilmuan regional. Kerja sama strategis antara ilmuwan Nusantara dan Afrika diyakini akan membuka ruang kolaborasi yang lebih luas, termasuk dalam isu perdamaian, pendidikan, serta penguatan komunitas Muslim minoritas di berbagai negara Afrika.
Acara juga menyaksikan DYTM Tuanku Raja Muda menyerahkan sertifikat penghargaan kepada 27 anggota persidangan, termasuk empat ilmuwan dari Afrika. Keesokan harinya, kegiatan dilanjutkan dengan Nusantara–Africa Scholars Summit 2025, sebagai kelanjutan dari forum yang mempertemukan para ilmuwan dua benua tersebut.
Delegasi dari Indonesia yang hadir diantaranya: Prof. Dr. Syamsul Anwar (Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ketarjihan), Dr. Saidul Amin (Rektor UMRI dan UMAM), KH. Fahmi Salim, Lc. MA. (Direktur Al-Fahmu Institute), Dr. Nashirul Haq Marling (Majelis Syura DPP Hidayatullah), Dr. Rahmat Abdurrahman (Ketua Harian DPP Wahdah Islammiyah), Dr. Muhammad Yusran (Ketua STIBA Makassar dan KH. Nidhol Masyhud, Lc. (Direktur Pusat Kajian Akidah IHKAM)
Persidangan yang diisi dengan sesi tausiyah, diskusi ilmiah, dan perumusan gagasan strategis ini menjadi momentum baru bagi gerakan dakwah kontemporer—lebih strategis, inklusif, dan berakar kuat pada prinsip syariat serta hikmah.
